Hapuskan Program Sertifikasi Guru



Sertifikasi guru menjadi program pemerintah yang katanya bertujuan meningkatkan mutu guru. Melaluiguru diharapkan akan berimplikasi baik dalam menunjang kompetensi siswa. Muaranya tentu saja akan menghasilkan pendidikan Indonesia yang lebih baik.
Kenyataannya jauh panggang dari api. Antara guru sertifikasi dengan guru biasa yang belum sertifikasi sama saja (setidaknya ini terdapat di sekolah saya). Tidak ada penampakan yang mencolok di antara keduanya. Perbedaannya hanya terletak pada status. Masalah metode mengajar dan mendidik serupa-serupa saja.Tak heran sertifikasi ini terbilang gagal.
Selain itu, program ini hanya sebatas seremonial  untuk menambah beban guru. Buktinya dapat dijelaskan dalam 3 dampak sistematis berikut. 

1.       Guru semakin sibuk.


Sertifikasi secara nyata telah menyita waktu guru dalam hal administrasi. Banyak bahan yang perlu dikejar untuk dilengkapi agar status sertifikasi ini dapat dicapai. Mulai fotokopi-fotokopi SK, sertifikat, legalisir, dan surat ini itunya.Timbul pertanyaan apakah ada kaitannya antara kesibukan administrasi inidalam mencapai kualitas guru? Saya yakin tidak ada relevansinya. Ada baiknya guru ini murni diberikan pelatihan-pelatihan supaya bertambah keterampilannya. Dengan demikian, bertambah juga kamampuan mengajar dan mendidiknya sehingga kinerjanya bagus.

2.       Menimbulkan konflik.

Setiap guru sertifikasi yang kurangjam mengajarnya dari 24 jammesti berupaya mengatasinya. Caranya mencari sisa jam tersebut ke sekolah-sekolah lainnya. Timbul kesan para guruseperti pengemis yang meski mencari kian kemari untuk melengkapi kekurangan jamnya. Nah di sanalah permasalahannya sebabakan terjadi penolakan-penolakan lantaran adanya perebutan jam mengajar antarguru. Apalagi sampai mengorbankan guru honor sehingga jamnya tergerus oleh guru sertifikasi ini.

3.       Menciptakanperilaku korup.

Sertifikasi secara nyata telah mempengaruhi watak para guru. Karena banyaknya syarat yang mesti dipenuhi, sementara waktu guru yang padat, dikhawatirkan timbul penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi pada guru, tetapi juga segala lini. Mulai dari tingkat atas hingga bawah. Mulai dari pemangku kebijakan, dana-dana, dsb.

Dengan kata lain, tujuan pemerintah ini tidak sesuai dengan harapan. Solusinya adalah berikan saja tunjangan layaknya remunerasi. Sebagaimana yang diketahui remunerasi ini didapat tanpa ada syarat-syarat administrasi yang berliku.

Saya yakin dengan pelatihan-pelatihan plus tunjangan yang memadai guru-guru akan berhasil dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik. Jangan lagi memberi tunjangan tapi syarat dan kesulitannya berjibun minta ampun. Guru itu banyak tugasnya dan juga banyak anak didiknya. Janganlah sampai dipersulit urusannya dan bahkan disunat hak-haknya Sebab tidak sepantasnya guru diperlakukan seperti itu.

29/03/2014

No comments: